Abstract
The purpose of the study was to analyze the position and legality of the village head in resolving disputes through mediation and to analyze the legal implications of the peace agreement produced by the village head as a mediator in resolving disputes in the village. The type of research used is empirical juridical, with legal materials in the form of laws governing villages, village heads, certified mediators and other complements. The sample villages were Sukadana, Jengik, Pandanduri, Santong, Terara and Suradadi. The findings in this study indicate that the village head has a clear position as a mediator, because it is the duty, authority and obligation of the village head in resolving disputes of his citizens. Village heads who do not position themselves as mediators, if there are residents who are in dispute can be subject to administrative sanctions (oral, written, temporary dismissal and dismissal; article 26 paragraph 4 and article 28 of Law No. 6 of 2014). In the context of legality, the existence of work guarantees on the law gives an indication that the resulting peace products have legal force, but the facts in PerMA No. 1 of 2016 is only given the title as a peace agreement and a lawsuit needs to be made to the court to become a peace deed. Facts on the ground, especially in some sample villages in East Lombok Regency as the parties to the dispute, where the village head has obtained peace, including between village heads, is obeyed by all parties. In order to maintain certainty, important suggestions in this study for disputes that have a large nominal value or large impact should be submitted to the court to become a peace deed. The government through its various agencies should provide training to all village heads to become certified mediators.
Keywords
References
- A. Tabrani Rusyan, 2018. Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa. Bumi Aksara. Jakarta.Google Scholar ↗
- Ali Achmad Chomzah, 2003. Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah. Prestasi Pustaka. Jakarta.Google Scholar ↗
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Fokusmedia. Bandung.Google Scholar ↗
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004. Konflik Sosial.Pustaka Pelajar.Yogyakarta.Google Scholar ↗
- Drektorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2007. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa. Jakarta.Google Scholar ↗
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2013. Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Azaz Peradialan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. PT. Alumni. Bandung.Google Scholar ↗
- E. Fernando M. Manullang, 2016. Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum.Kencana. Jakarta.Google Scholar ↗
- Eka An Aqimuddin dan Marye Agung Kusmagi, 2022. Penyelesaian Sengketa. Raih Asa Sukses. Depok.Google Scholar ↗
- Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum. CV. Alfabeta, Bandung.Google Scholar ↗
- HAW. Widjaja, 2004.Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh.PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.Google Scholar ↗
- Hilman Syahrial Haq, 2020. Mediasi Komonitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penerbit Lekeisha. Klaten.Google Scholar ↗
- Indroharto, 1999.Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.Google Scholar ↗
- Jimmy Joses Sembiring, 2011. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan. Transmedia Pustaka. Jakarta Selatan.Google Scholar ↗
- Kiana Putri, 2019. Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa.Desa Pustaka Pustaka Indonesia.Temanggung.Google Scholar ↗
- Lalu Husni,----.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.Google Scholar ↗
- Lukman Hakim, 2012. Filosofi Kewenangan Organ dan Kelembagaan Daerah. Setara Press. Malang.Google Scholar ↗
- Maskur Hidayat, 2016. Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan PerMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.Kencana. Jakarta.Google Scholar ↗
- Oemar Moechthar, 2019. Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha Indonesia.Airlangga University Press. Surabaya.Google Scholar ↗
- Siti Munawaroh dan Sugiono, 2019.Hukum Investasi. Jakad Publishing Surabaya. Surabaya.Google Scholar ↗
- Soerjono Seokanto, 1986. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian. CV Rajawali. Jakarta.Google Scholar ↗
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2010.Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.Google Scholar ↗
- Sri Mintarjo dan Eka Susi Sulistyowati, 2014.Ensiklopedia Geografi Desa dan Kota. Cempaka Putih. Klaten.Google Scholar ↗
- Sudiarto, 2013.Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase. Pustaka Bangsa.Mataram.Google Scholar ↗
- Susanti Adi Nugroho, 2019. Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kencana. Jakarta.Google Scholar ↗
- Teguh Prasetyo, 2020. Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Nusa Media. Bandung.Google Scholar ↗
- Tim Grasindo. 2017. UUD 1945 dan Amandemennya Untuk Pelajar dan Umum. Gramedia Widiasarana Indonesia.Google Scholar ↗
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, 2017 ,Efektivitas Pelakasanaan Mediasi di Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung RI, Jakarta.Google Scholar ↗
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (kemendesa.go.id)https://kemendesa.go.id/berita/view/kemendesa/2/tugas-dan-fungsi.Google Scholar ↗
- Pengertian Sengketa, Jenis, Tahap, Penyebab dan Cara Penyelesaian Sengketa Lengkap (pelajaran.co.id) https://www.pelajaran.co.id/pengertian-sengketa-jenis-tahap-penyebab-dan-cara-penyelesaian-sengketa-lengkap/Google Scholar ↗
- Pengertian Sengketa : Jenis, Penyebab, Tahapan, Cara Penyelesaian dan Contoh Sengketa (pelajaran.co.id) https://www.pelajaran.co.id/sengketa/Google Scholar ↗
- Portal Resmi Kabupaten Lombok Timur. https://portal. lomboktimurkab.go.id/ statis-21-kecamatan-terara.html SejarahTerbentuknya Desa Di Indonesia.https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/11/10/sejarah-terbentuknya-desa-di-indonesiaGoogle Scholar ↗
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Google Scholar ↗
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Google Scholar ↗
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Google Scholar ↗
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah DesaGoogle Scholar ↗
- Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Lombok Timur. Selong.Google Scholar ↗